Advetorial

Dinsos Kutim Terus Mengurangi Data Tak Layak Sebagai Penerima Bansos

Sangatta – Bantuan Sosial (Bansos) dari pemerintah pusat hingga ke tangan penerima manfaat masih belum sepenuhnya tepat sasaran.

Untuk penyaluran bansos dengan tepat, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus mengurangi data yang tidak seharusnya mendapatkan.

“Pertama keinginan kami kurangi data jelek, yang enggak pantas masuk itu. Yang sudah mampu, meninggal, data ganda, ASN atau TNI Polri terus terindikasi pun pendapatannya di atas UMK,” Kata Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinsos Kutim, Budi Mulia.

Lebih lanjut, penyaluran bansos itu sering ditemukan tersalurkan ke PNS, pendamping sosial, tenaga kerja dengan upah di atas Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupatem (UMK), penerima bantuan terindikasi meninggal dunia, memiliki jabatan/usaha terdaftar di database AHU, dan terindikasi menerima bantuan ganda.

“Saya yakin itu masih ada sekitar 10 persenan itu ada itu. Itu kita hapus pelan pelan,” bebernya..

Sehingga, pihaknya berupaya mulai dari perangkat Desa untuk menyaring data-data penerima melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun Aplikasi Cek Bansos.

“Kewajiban pemerintah daerah sampai pemerintah daerah yang terkecil pun harus memperbaiki data-data penerima bansos nya. Kenapa data DTKS itu dikaitkan dengan kemiskinan? Karena bansos itu dikaitkan dengan miskin, masa ada orang kaya terima bansos. Nah itu yang kita bersihkan,” pungkasnya.ADV

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *