AdvetorialDPRD Kabupaten Kutai Timur

Banyak Proyek MYC Bermasalah, Komisi C DPRD Kutim Minta Evaluasi Menyeluruh

Kutai Timur – Skema kontrak tahun jamak (Multi Years Contract/MYC) kembali menjadi sorotan setelah sejumlah proyek di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dinilai tidak mencapai hasil sesuai harapan.

Komisi C DPRD Kutim menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh, terutama terhadap proyek-proyek lanjutan yang kini terbukti menyisakan banyak persoalan di lapangan.

Ketua Komisi C DPRD Kutim, Ardiansyah, menyampaikan bahwa penggunaan MYC tidak serta-merta dihentikan, tetapi harus dipilih dengan lebih selektif.

“MYC tentu masih ada, tapi kami evaluasi tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu kan MYC terlalu banyak nih, kami cari yang prioritas,” ujar Ardiansyah saat diwawancarai.

Ardiansyah menegaskan bahwa sejumlah MYC sebelumnya tidak memberikan output yang sesuai, sehingga perlu dilakukan peninjauan ulang sebelum dilanjutkan pada tahun-tahun mendatang.

Salah satu contoh proyek bermasalah yang ia singgung adalah Jalan Desa Seriung-Susuk dan Desa Tanjung Manis-Manubar. Pengerjaan di kawasan tersebut dinilai tidak sesuai ekspektasi masyarakat.

“Artinya hanya berapa kilometer saja yang jadi,” ucapnya.

Masyarakat mengeluhkan banyaknya ruas yang setengah jadi, bergelombang, atau putus di tengah jalan meski dana yang dialokasikan tidak sedikit.

Melihat kondisi itu, Ardiansyah menegaskan bahwa proyek-proyek MYC berikutnya tidak boleh lagi dikerjakan sembarangan.

Ia menekankan pentingnya mengganti kontraktor atau personel yang terbukti bekerja tidak profesional.

“Bupati marah sekali itu. Dia minta jangan perusahaannya yang di blacklist. Orangnya yang di blacklist kalau bisa,” katanya.

Komisi C juga mendorong diterapkannya sistem penilaian baru yang menilai kapabilitas perusahaan berdasarkan pekerjaan sebelumnya.

Melalui penilaian Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), setiap perusahaan harus menunjukkan rekam jejak pengerjaan yang baik untuk bisa mendapatkan proyek berikutnya.

“Nanti akan ada penilaian dari PPTK, bahwa ini perusahaan bagus dan mampu mengerjakan,” jelasnya.

Penerapan skema baru tersebut diharapkan mampu memperbaiki kualitas pekerjaan konstruksi dan memastikan anggaran daerah tidak lagi terbuang percuma.

MYC, apabila dikelola dengan baik, sebenarnya dapat mempercepat pembangunan di daerah yang memiliki proyek-proyek besar.

Namun tanpa pengawasan ketat, MYC justru berubah menjadi beban yang merugikan masyarakat.

Evaluasi yang dilakukan Komisi C menjadi langkah penting untuk memastikan pembangunan berjalan sejalan dengan kebutuhan daerah, bukan sekadar menggugurkan program. (TS/ADV)

Loading

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *