Kutai Kartanegara – Dalam suasana penuh antusiasme, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyambut kedatangan Tim Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) wilayah Kalimantan Timur untuk membahas dampak pembangunan dan tata kelola Ibu Kota Nusantara (IKN). Pertemuan tersebut digelar di ruang Eksekutif Kantor Bupati pada Rabu (6/3/24), yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sunggono.
Rombongan BPKP, yang dipimpin oleh Antar MT Sianturi, diterima dengan hangat oleh Sekda Kukar beserta sejumlah pejabat terkait. Dalam diskusi yang berlangsung, terungkap bahwa lima kecamatan di Kukar, yaitu Loa Kulu, Loa Janan, Muara Jawa, Sanga Sanga, dan Samboja beserta Samboja Barat, masuk dalam delineasi IKN, dengan 34 desa atau kelurahan yang terkena dampak.
Kehadiran IKN di wilayah tersebut berpotensi mengurangi pendapatan Kukar sebesar tiga hingga enam triliun rupiah karena kehilangan sumber daya migas dan batubara.
Sunggono menyoroti pentingnya respon dari pemerintah pusat terhadap usulan dan aspirasi yang telah disampaikan berkali-kali terkait pembangunan dan tata kelola IKN. Meskipun demikian, Kukar tetap mengalokasikan anggaran untuk pembangunan di wilayah-wilayah yang terdampak.
“Sangat penting bagi kami untuk mendapatkan komitmen yang jelas dari pemerintah pusat mengenai dampak dan kebijakan ke depan terkait IKN Nusantara di Kalimantan Timur,” ungkap Sunggono.
Sementara itu, Auditor Senior BPKP, Antar MT Sianturi, menjelaskan bahwa tujuan kunjungannya adalah untuk menggali berbagai isu terkait gelar kewilayahan, masalah aset, kependudukan, dan tata kelola terkait dengan Kukar yang berada di bawah Otoritas Ibukota Nusantara (OIKN).
“Isu-isu yang teridentifikasi akan kami telaah lebih lanjut, dan rekomendasi yang diperoleh akan dibahas bersama untuk mencari solusi terbaik,” kata Sianturi.
Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi Kukar dalam mempersiapkan diri menghadapi dampak dan tantangan yang mungkin timbul seiring dengan keberadaan IKN Nusantara di wilayahnya.
![]()









