Kutai Timur — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menargetkan penurunan kasus stunting melalui strategi delapan jurus yang terintegrasi lintas sektor. Program ini difokuskan pada pencegahan kasus baru dengan menekankan intervensi langsung pada keluarga berisiko tinggi.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim, Ahmad Junaedi, menjelaskan pendekatan ini bukan sekadar menangani balita yang sudah stunting, tetapi mencegah lahirnya anak-anak baru dengan kondisi serupa.
“Penanganan balita terbatas pada PMT dan vitamin, sementara keluarga berisiko kami berikan pendampingan menyeluruh agar kasus baru tidak muncul,” ujarnya.
Program ini selaras dengan 50 program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kutim, termasuk sejumlah intervensi lintas sektor.
Di antaranya adalah peningkatan kualitas rumah layak huni, sanitasi, serta akses air bersih. Strategi ini juga menekankan peran pendidikan, khususnya program kesetaraan Paket A, B, dan C di wilayah dengan keluarga berisiko.
Ahmad menambahkan, pemenuhan infrastruktur dasar menjadi prioritas karena banyak keluarga berisiko tidak memiliki akses air bersih maupun jamban sehat.
“Pemerintah daerah menyiapkan jaringan air bersih di setiap desa, termasuk pemasangan gratis oleh PDAM dan pemeriksaan kualitas air,” tambahnya.
Pendekatan terpadu ini melibatkan kolaborasi antara sektor kesehatan, pendidikan, sanitasi, dan infrastruktur desa.
Dengan langkah ini, Pemkab Kutim berharap dapat memutus siklus stunting, memperbaiki gizi keluarga, dan menekan angka stunting baru dalam beberapa tahun ke depan.
Selain itu, Junaedi menegaskan pentingnya pemantauan berkala untuk memastikan program berjalan efektif dan manfaatnya benar-benar dirasakan keluarga yang membutuhkan.
“Tujuan utama kami adalah mencegah kasus baru, bukan sekadar menangani yang sudah terjadi,” pungkasnya.ADV
![]()









