Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) terus memperkuat implementasi program Bankeukusdes dengan menghadirkan sistem pendampingan yang lebih terstruktur dan proporsional.
Langkah ini bertujuan agar setiap kegiatan pembangunan berbasis masyarakat dapat berjalan dengan lancar, tepat sasaran, terutama dalam memberikan manfaat nyata bagi warga.
Kepala DPMDes Kutai Timur, Muhammad Basuni, menjelaskan bahwa setiap pendamping akan bertanggung jawab terhadap sepuluh RT, sehingga koordinasi dan pengawasan di lapangan bisa lebih efektif.
“Kami menerapkan sistem satu pendamping untuk sepuluh RT. Dengan rasio ini, setiap pendamping dapat lebih intensif memantau pelaksanaan program, mendampingi musyawarah RT, dan memastikan kegiatan yang direncanakan benar-benar sesuai kebutuhan warga sekitar,” ujarnya.
Basuni menekankan pentingnya peran pendamping dalam mendukung musyawarah warga.
“Setelah pendamping turun ke lapangan, seluruh RT diharapkan segera menyelenggarakan musyawarah bersama kepala desa dan warga untuk menentukan program prioritas di masing-masing lingkungan. Pendamping bertugas memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai pedoman dan hasil kesepakatan bersama,” jelasnya.
Lebih jauh, sistem pendampingan ini dirancang untuk meminimalkan kesalahan teknis dan mempercepat penyelesaian masalah yang muncul selama pelaksanaan program.
“Tujuan kami adalah memastikan pembangunan dilakukan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Ini bukan sekadar formalitas program, tetapi benar-benar memberikan dampak positif bagi kesejahteraan warga,” tambah Basuni.
Dengan adanya strategi ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Kutim berharap setiap desa mampu mengelola Bankeukusdes secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, sekaligus memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam menentukan arah pembangunan di lingkungan masing-masing.(ADV)
