Kutai Timur — Menjelang akhir tahun anggaran, Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Jimmi, mengingatkan agar pemerintah daerah tetap menjaga keseimbangan antara penghematan anggaran dan percepatan pembangunan.
Menurut Jimmi, efisiensi bukan berarti menahan semua proyek, melainkan mengatur prioritas agar tetap produktif.
“Kami ini sedang dihadapkan pada masa transisi fiskal. Tapi bukan berarti semua harus dihentikan. Harus ada keseimbangan antara penghematan dan pembangunan,” ujar Jimmi kepada awak media.
Ia menjelaskan bahwa dalam rapat evaluasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan organisasi perangkat daerah (OPD), DPRD telah menekankan agar setiap program tetap berjalan selama memiliki manfaat langsung bagi masyarakat.
“Kalau pembangunan jalan atau jembatan dihentikan, dampaknya luas sekali. Jadi efisiensi harus dilakukan dengan cerdas,” katanya.
Ia menilai bahwa pengelolaan anggaran daerah membutuhkan keberanian dalam mengambil keputusan.
“Kadang pemerintah terlalu takut salah, padahal masyarakat menunggu hasil. DPRD mendorong agar kepala OPD berani mengeksekusi selama sesuai aturan,” ujarnya.
Menurutnya, semangat efisiensi harus disertai dengan komitmen moral.
“Bukan hanya soal uang berkurang, tapi bagaimana setiap rupiah punya makna,” sambungnya.
Dirinya juga mengingatkan agar tahun depan tidak lagi diwarnai keterlambatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan serapan rendah.
“Kami tidak boleh mengulangi pola lama. Kalau ingin Kutim cepat maju, harus mulai dengan disiplin waktu dan kerja nyata,” tegasnya.
Terakhir, pria yang tergabung dalam Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyampaikan pesan kepada seluruh instansi.
“Efisiensi bukan berarti berhenti membangun. Justru di saat anggaran terbatas, kreativitas dan keberanian mengambil keputusan itu diuji. Dari situlah kualitas pemimpin dan pemerintahan diuji.” tutupnya. (TS/ADV)
![]()









