Kutai Timur – Komisi A DPRD Kutai Timur menekankan perlunya penerapan aturan tata ruang dan perlindungan lingkungan dalam setiap proses penyelesaian penyelamatan lahan, agar pembangunan tetap berkelanjutan dan risiko konflik dapat diminimalkan. Anggota Komisi A, Masdari Kidang, menjelaskan bahwa alih fungsi lahan yang melanggar aturan sering menimbulkan konflik di masyarakat dan berdampak negatif terhadap lingkungan.
“Kepatuhan terhadap regulasi tidak hanya terkait hak kepemilikan tanah, tetapi juga penting untuk menjaga kelestarian lingkungan bagi masyarakat secara luas,” ujarnya, menekankan bahwa hukum dan keberlanjutan lingkungan harus berjalan seiring.
Komisi A mendorong agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan pemerintah daerah terlibat aktif dalam menyatukan pelaksanaan hasil mediasi guna menyelamatkan lahan dan mencegah masalah serupa terulang kembali.
Masdari mengatakan bahwa kunjungan lapangan menjadi strategi penting untuk mendengarkan keluhan warga secara langsung dan memberikan rekomendasi yang objektif berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Ia menekankan bahwa transparansi dalam setiap proses penyelesaian sangatlah penting, sehingga masyarakat memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak agar tidak terjadi kesalahpahaman.
“Komisi A akan fokus pada pendekatan dialogis karena cara ini lebih efektif dalam membangun kesepakatan yang kuat dibandingkan intervensi paksa,” jelas Masdari. Ia menambahkan bahwa dokumentasi lengkap dan pemeriksaan bukti sejarah penggunaan lahan diperlukan agar setiap keputusan memiliki dasar hukum yang kuat.
“Penyelesaian pelestarian lahan harus selaras dengan ketentuan tata ruang dan kelestarian lingkungan. Tanpa itu, konflik berpotensi terus muncul,” tegas Masdari, menekankan pentingnya kesadaran hukum dan lingkungan dalam setiap tindakan penyelamatan lahan.
ADV
