Kutai Timur –Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai memperketat pengawasan perizinan fasilitas kesehatan. Langkah perdana dilakukan di Rumah Sakit PKT (RSPKT) melalui program pengawasan terpadu lintas sektor yang digagas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bersama Dinas Kesehatan (Dinkes).
Pengawasan ini menjadi tahap awal implementasi kontrol perizinan yang lebih terintegrasi, tidak hanya memeriksa dokumen administrasi tetapi juga meninjau langsung sarana, prasarana, dan standar layanan rumah sakit.
Tujuannya memastikan seluruh aspek operasional memenuhi regulasi dan aman bagi masyarakat.
Sekretaris DPMPTSP Kutim, M. Yani, mengatakan RSPKT dipilih sebagai titik awal sebelum pengawasan diterapkan merata ke seluruh rumah sakit dan fasilitas kesehatan di Kutai Timur.
“RSPKT menjadi lokasi pertama pengawasan terpadu. Ke depan seluruh rumah sakit dan fasilitas kesehatan akan kami tinjau bergiliran setiap tahun,” ujarnya.
Yani menegaskan pengawasan terpadu bukan hanya formalitas administrasi, melainkan memastikan pelayanan kesehatan benar-benar memenuhi standar profesionalisme serta keselamatan pasien.
“Kami ingin menjamin semua rumah sakit di Kutim berizin resmi, tertib administrasi, dan memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat,” tegasnya.
Program ini juga akan diperluas ke sektor lain seperti industri, perkebunan, dan layanan publik. Pengawasan dilakukan bersama OPD terkait agar hasilnya lebih komprehensif.
“Jika objeknya kesehatan, kami berkoordinasi dengan Dinkes. Kalau sektor lain, tentu dengan dinas terkait. Prinsipnya, semua sektor harus patuh izin dan memberi manfaat bagi masyarakat,” jelasnya.
Melalui pengawasan terpadu yang dimulai dari RSPKT ini, Pemkab Kutim menegaskan komitmen meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan responsif.
“Kami ingin memastikan semua fasilitas kesehatan tertib administrasi dan terus berbenah demi mutu pelayanan publik yang lebih baik,” tutup Yani.ADV
![]()









