Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) tengah merumuskan skema pembagian anggaran pembangunan dalam dua tahapan besar untuk periode 2026–2029.
Pembagian ini bukan tanpa alasan. Menurut Anggota Komisi B DPRD Kutim, David Rante, langkah ini diambil untuk menyesuaikan kapasitas eksekusi proyek sekaligus mengantisipasi rendahnya serapan anggaran pada tahun-tahun awal.
David menjelaskan bahwa tahap pertama mencakup tahun 2026–2027 dengan total alokasi mencapai Rp1,08 triliun.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp383,9 miliar diarahkan untuk tahun 2026, sedangkan Rp697,5 miliar digelontorkan pada tahun 2027 ketika proyek fisik mulai berjalan lebih optimal.
“Berarti tahap keduanya itu di 2028–2029 nanti,” ujar David saat diwawancarai.
Menurutnya, salah satu alasan pembagian tahapan ini adalah proses tender dan administrasi yang biasanya memakan waktu lama, terutama pada tahun pertama pelaksanaan.
Kondisi ini dapat menyebabkan rendahnya serapan anggaran jika tidak diantisipasi sejak awal.
“Kalau proses tendernya itu akan lama, jadi serapannya pasti rendah,” jelasnya.
Ia menilai bahwa 2026 tidak perlu dibebani anggaran besar karena sebagian besar kegiatan masih berada pada tahap persiapan, mulai dari pengadaan hingga kelengkapan dokumen teknis.
Fokus pembangunan seharusnya berada pada tahun 2027, saat proyek mulai memasuki eksekusi fisik.
Selain itu, dirinyai mengungkapkan bahwa pembangunan Pelabuhan Kenyamukan Sangatta menjadi beban terbesar pada tahap awal ini.
Proyek tersebut membutuhkan anggaran yang signifikan sehingga harus dimasukkan secara hati-hati agar tidak mengganggu alokasi untuk program strategis lainnya.
“Yang paling besar ini kan yang Pelabuhan Kenyamukan Sangatta,” katanya.
Meski tantangan cukup besar, David optimistis bahwa dengan perencanaan yang matang, pemerintah dapat menjalankan pembangunan secara efektif.
Politisi Fraksi Gerakan Amant Perjuangan (GAP) menegaskan bahwa kehati-hatian sangat penting agar pembangunan tidak hanya cepat, tetapi juga benar-benar tepat sasaran. (TS/ADV)
