Kutai Timur – Suasana Ruang Akasia Bukit Pelangi terasa penuh semangat saat program “Cap Jempol Stop Stunting” resmi diluncurkan.
Tak sekadar simbolis, program ini menjadi pijakan baru bagi Kabupaten Kutai Timur untuk bergerak langsung ke lapangan, memastikan penanganan stunting dilakukan secara tepat sasaran dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat.
Dalam arahannya, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutai Timur, Achmad Junaidi, menegaskan bahwa langkah ke depan tidak boleh berhenti pada tataran kebijakan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata melalui kolaborasi lintas perangkat daerah.
“Langkah ke depan adalah jemput bola langsung ke lapangan melalui program di masing-masing OPD yang terlibat dalam tim percepatan penurunan stunting,” ujarnya tegas di hadapan peserta launching.
Ia memberikan contoh konkret terkait penanganan sektor perumahan, yang kerap menjadi salah satu indikator penting dalam menilai risiko stunting.
“Ada warga yang tidak punya jamban, tidak punya WC, rumah tidak layak huni. Data keluarga berisiko stunting by name by address ada di kami, tetapi verifikasi lapangan harus dilakukan PLKB,” jelasnya.
Junaidi menekankan pentingnya akurasi data dan validasi lapangan, agar bantuan yang disalurkan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Harus dipastikan betul bahwa keluarga tersebut memang membutuhkan jamban atau rumah layak huni. Jangan sampai bantuan salah sasaran,” tegasnya.
Pendekatan jemput bola ini menjadi strategi utama dalam mengintegrasikan data, kebijakan, dan tindakan nyata di lapangan.
Dengan dukungan lintas sektor, Pemerintah Kutai Timur optimistis penurunan angka stunting bisa dicapai lebih cepat, bukan sekadar memenuhi target, tetapi benar-benar menyehatkan generasi Kutim untuk masa depan yang lebih tangguh dan berdaya. (SH/ADV)
