Kutai Timur – Tercemarnya aliran sungai di desa Pengadan masih menyita perhatian pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk segera dituntaskan dengan jalan terbaik bagi setiap pihak yang terkena dampaknya.
Diketahui dari laporan yang ditujukan kepada PJS (Penanggung Jawab Sementara) Bupati Kutai Timur Agus Hari Kesuma bahwa tercemarnya sungai di Desa Pengadan terjadi diduga karena kelalaian perusahaan yang beraktivitas tak jauh dari lokasi tersebut.
Agus menuturkan bahwa kendati tak ada dampak kerugian dari sisi ekonomi, namun ada sebagian warga yang melakukan tuntutan untuk Kerugian Inmateril. Untuk itu, pemerintah akan hadir berperan sebagai mediator antara pihak masyarakat dan perusahaan.
“Dan teman-teman sebagian atau yang lain menuntut kerugian berupa inmateril. Nah, kita pemerintah menyatakan hanya melakukan mediasi, setalah kita lakukan membuka berkas aturan-aturan itu, bahwa memang itu dilakukan by program,” ujarnya.
Agus juga menyampaikan bahwa perusahaan telah menjawab tuntutan warga dengan menawarkan hingga 8 program yang dimaksudkan menjadi manfaat bagi masyarakat umum disana sebagai kompensasi atas kasus yang ditimbulkan.
“Makanya sekarang tugas pemerintah itu melakukan mediasi kepada masyarakat dengan perusahaan. Paling tidak swakelola lah. Nah, hasil rapat kami itu, kamu bisa pergi ke dinas lingkungan hidup untuk secara teknis,” tuturnya.
Agus menekankan bahwa walau hadirnya pihak pemerintah adalah sebagai mediator, namun Agus memastikan bahwa tugas utamanya adalah untuk membela pihak masyarakat umum.
“Tapi kami selaku Pemerintah tentu melakukan mediasi kepada mereka. Kepada perusahaan dan rakyat. Karena tugas kami memang untuk membela masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, Agus menjelaskan bahwa terkait tindakan teknis seperti apa yang akan dilakukan, ia mengatakan bahwa hal tersebut bisa ditanyakan lebih lanjut pada Dinas Lingkungan Hidup. “Ya, nanti secara teknisnya di teman-teman (Dinas) Lingkungan Hidup ya,” tandasnya.
Disisi lain, Agus juga memperhatikan bahwa dalam hal ekonomi tingkat daerah, pihaknya juga tentu mempertimbangkan untuk menemukan jalan tengah yang terbaik, mengingat hal tersebut juga berdampak pada peningkatan pertumbuhan PDRB Kutim.
“Tapi kita tidak sampingkan kepentingan ekonomi secara global, kabupaten. Karena itukan jelas-jelas meningkatkan pertumbuhan PDRB kita,” pungkasnya. ADV
