Kutai Timur – Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) sadar bahwa salah satu faktor majunya suatu daerah adalah majunya taraf pendidikan.
Asisten III Bidang Administrasi Umum Kutai Timur Sudirman Latif mengungkapkan dalam sebuah wawancara bahwa saat ini Pemkab Kutim terus berupaya untuk meningkatkan status perguruan tinggi di Kutim menjadi Negeri atau bahkan Universitas.
Di sampaikan oleh Sudirman Latif bahwa saat ini upayanya untuk meningkatkan status perguruan tinggi menjadi negeri masih menghadapi kendala dari kebijakan pemerintah pusat yang dalam moratoriumnya menghentikan sementara pembentukan perguruan tinggi negeri.
“Nah kemudian saat ini kita berpikir, pertama merencanakan bagaimana menegrikan kedua perguruan tinggi itu, tapi kebijakan pemerintah pusat ternyata bahwa saat ini ada moratoriumnya, penghentian sementara pembentukan perguruan tinggi negeri,” bebernya.
Kendati demikian, Sudirman juga terus berupaya untuk memenuhi syarat-syarat yang dituntut dalam membuat sebuah universitas, diantaranya harus memiliki lebih dari satu program pendidikan (prodi).
“Persyaratannya itu kan tidak boleh hanya satu jurusan misalnya hanya bidang pertanian, tapi akan dibuka pendidikan di bidang Sosial Budaya, ada dua prodi yang ditawarkan oleh Kemendikti, yaitu prodi pariwisata dan bisnis digital. Nah ini untuk melengkapi,” tandasnya.
Lebih lanjut, Sudirman menuturkan bahwa apabila nantinya STAIS akan bergabung, maka dapat dijadikan salah satu atau dua fakultas yang menginduk pada universitas yang akan dibentuk.
“Tapi kemudian kalau memang nanti STAIS (Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta) juga ikut bergabung ini akan menjadi salah satu fakultas atau mungkin dua fakultas yang juga menempel di universitas yang akan dibentuk,” ucapnya.
Sudirman berharap dengan menjalankan tujuan-tujuan yang telah dipertimbangkannya dapat mendekatkan Kutim menuju target pembentukan universitas terlepas berstatus swasta ataupun negeri.
“Ya jadi itu beberapa tujuan yang kita akan study tour, bagaimana intinya bahwa pemerintah daerah berpikir untuk bagaimana pengelola itu, apakah nanti akan menjadi perguruan tinggi negeri atau swasta yang memang bisa berdiri sendiri, itu kan intinya sebenarnya,” pungkasnya. ADV
