Kutai Timur – Penggunaan anggaran secara efektif dan efisien tentu menjadi hal yang wajib bagi pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat luas.
Luasnya daerah kabupaten Kutai Timur turut menuntut besarnya biaya dalam mewujudkan pembangunan fasilitas maupun infrastruktur yang maju dan merata dalam menunjang berbagai aktivitas masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Timur, Rizali Hadi, menyampaikan bahwa saat ini pemerintah tengah fokus untuk menyelesaikan program pembangunan proyek Multiyears Contract (MYC) yang diketahui menelan biaya hingga 270 Miliar.
Rizali menuturkan bahwa tentu pemerintah akan menunaikan pembayaran proyek MYC tersebut sesuai dengan progres realisasi di lapangan.
“Ah, ini masih proses anggaran perubahan. 270 (triliun). Tapi dalam realisasinya kita progres saja. Dibayar sesuai progres,” terangnya.
Di sisi lain Rizali juga menepis Adanya isu yang mengatakan bahwa terjadi kasus hilangnya dana anggaran Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan yang diduga untuk membiayai proyek MYC.
“APBD itu gak hilang. Kita ini bicara program. Karena ini kan sudah paripurna.paripurna itu melalui proses yang panjang juga. Tidak ada sesiapapun yang berhak menghilangkan program seseorang,” tandasnya.
Rizali mengatakan bahwa ia lebih berfokus kepada pembicaraan tentang program daripada angka ataupun siapa karena target pemerintah saat ini adalah pencapaian realisasi pembangunan fisik.
“Ini kan bicara tentang program ya. Kita hanya bicara tentang program, kita tidak bicara tentang angka siapa gitu, enggak,” ujarnya.
Rizali menerangkan bahwa banyaknya usulan program yang masuk kepada pemerintah melalui program musrembang dan reses tentu juga membutuhkan biaya yang sangat besar, oleh sebab itu tidak semua program usulan dapat di akomodir.
“Ya program itu awalnya dari Musrembang, dari reses, masuk dan jadi RKPD. Nah bisa saja RKPD itu (nilainya) puluhan triliun. Tapi kemampuan APBD kita kan gak segitu. Berarti ada yang gak terakomodir, itu biasa,” pungkasnya. ADV
