Kutai Timur – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Rizali Hadi baru-baru ini memberikan pandangannya terkait perkembangan pembangunan proyek Multiyears Contract (MYC) di Kutai Timur.
Dijelaskan oleh Rizaldi, program yang dijalankan pemerintah merupakan usulan dari masyarakat yang diserap melalui program Musrembang. Namun ia menambahkan bahwa apabila semua program harus diakomodir, tentu akan melebihi kemampuan pemerintah untuk mengerjakannya.
“Namanya program (usulan dari) masyarakat, itukan dari Musrembang sudah diserap. Sudah diserap. Kalau mau dihitung ya mungkin puluhan triliun (nilainya),” terangnya.
Adapun isu tentang dana Pokok Pikiran (Pokir) yang diduga hilang, Rizaldi menjelaskan bahwa Pokir memiliki jalurnya tersendiri yang kemudian akan dilaksanakan oleh SKPD.
“Pokir dewan bisa dari reses, bisa dari usulan musrembang. Pokir itu ada link nya sendiri. Ya masuk ke SKPD semua. Tapi kan yang pelaksanaannya SKPD,” ujarnya.
Rizali menegaskan bahwa program yang diusulkan tentu tidak dibatasi dan dipersilakan sebanyak mungkin, hal itu baginya bukan masalah selama memang untuk kepentingan umum dan masyarakat.
Kendati demikian, ia menekankan bahwa tidak mungkin semua usulan bisa diakomodir, dan mekanisme penentuannya melalui pembahasan dengan Banggar atau Badan Anggaran untuk dinilai urgensinya dari berbagai aspek.
“Silakan mau masukkan program sebanyak-banyaknya, itu gak masalah. Tapi itu kan kemampuan anggaran kita juga terbatas. Tidak mungkin semua bisa terserap. Dan itu melalui pembahasan dengan Banggar,” pungkasnya. ADV
