SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus memperkuat strategi dalam menekan angka stunting dengan mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk berpartisipasi aktif dalam pendampingan terhadap keluarga yang berisiko mengalami stunting.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim, Ahmad Junaidi, mengungkapkan bahwa setiap OPD ditugaskan untuk mendampingi paling tidak tiga anak atau keluarga yang tergolong dalam kelompok stunting. Inisiatif ini merupakan bagian dari penanganan terhadap 12.362 keluarga yang teridentifikasi terkena stunting, dengan fokus utama pada anak-anak berusia 0 hingga 23 bulan.
“Jika sudah ada data tiga nama per OPD, segera lakukan pemetaan. Prioritaskan anak usia 0 sampai 23 bulan,” ujar Junaidi.
Ia juga meminta Bidang Pengendalian Penduduk (Dalduk) segera mengoordinasikan proses pengumpulan data tersebut dengan bantuan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di masing-masing wilayah kecamatan.
Upaya ini ditujukan untuk menghindari tumpang tindih dalam pendampingan serta menjamin bahwa seluruh keluarga yang memerlukan bantuan benar-benar terjangkau. Jika ditemukan keluarga yang belum mendapat pendampingan, maka akan dilakukan sinergi lanjutan dengan OPD lain atau pihak swasta yang belum terlibat.
Selain itu, DPPKB Kutim juga menyoroti pentingnya penghematan dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi stunting. Ahmad Junaidi mendorong seluruh OPD untuk bekerja sama secara terpadu dan menghindari pola kerja yang terfragmentasi.
“Saya mengajak semua OPD untuk melakukan sosialisasi secara kolektif. Misalnya, Baznas dapat menyampaikan program, capaian, alokasi anggaran tahun ini, dan rencana tahun mendatang di forum bersama. Transparansi dan kerja sama sangat dibutuhkan,” tandasnya.
Melalui pendekatan kolaboratif dan skema pendampingan yang terintegrasi, Pemkab Kutai Timur berharap percepatan penanganan stunting dapat terlaksana secara menyeluruh dan memberikan hasil konkret bagi keluarga yang tergolong rentan di seluruh wilayah Kutim.
