Komisi A DPRD Kutai Timur menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh dinas. Namun, Anggota Komisi A, Masdari Kidang, mengakui bahwa pengawasan belum dapat dilakukan secara menyeluruh karena penyerapan anggaran yang terlambat dan sejumlah kegiatan belum memasuki tahap pelaksanaan.
“Kalau kami kan belum merinci semua. Yang seharusnya, kalau sudah semua proyek dalam masa pengerjaan dan selesai, kami membentuk tim untuk monitor,” jelas Kidang kepada awak media.
Kidang menegaskan bahwa selama anggaran belum terserap penuh dan pekerjaan belum bergerak, sulit bagi Komisi A melakukan evaluasi faktual di lapangan.
Ia menyebut masih banyak program baru yang sedang berlangsung menjelang akhir tahun.
“Anggaran kami banyak belum teranggarkan, masih sampai dua bulan November ini,” ujarnya.
Komisi A berencana menurunkan waktu khusus untuk organisasi perangkat daerah (OPD) setelah pekerjaan benar-benar berjalan dan kemajuan dapat diukur.
Dirinya menilai bahwa pelayanan publik harus menjadi prioritas utama pemerintah karena masyarakat sangat bergantung pada kualitas kerja setiap dinas.
Tanpa evaluasi berkala, potensi penurunan layanan akan sulit terdeteksi dan dapat menimbulkan keluhan di tengah masyarakat.
Ia menyampaikan harapannya agar koordinasi antara Dinas terkait dan DPRD dapat terus diperkuat, sehingga setiap persoalan atau kendala yang muncul dalam pelaksanaan program bisa segera direspons dan ditangani secara tepat waktu.
Bagi pria yang tergabung dalam Partai Demokrat tersebut, kualitas pelayanan publik mencerminkan citra pemerintah di mata masyarakat, sehingga penting untuk dijaga melalui pengawasan yang konsisten serta keterbukaan komunikasi antar-instansi.
“Tujuannya jelas, yaitu memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih baik, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga,” tutupnya, menekankan pentingnya sinergi dan transparansi dalam setiap kegiatan pemerintahan. (TS/ADV)
