Kutai Timur — Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Jimmi, menyoroti rencana pemerintah pusat yang memangkas alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) untuk Kutim pada tahun anggaran yang akan datang.
Menurutnya, kebijakan tersebut harus diimbangi dengan perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi infrastruktur di daerah-daerah muda seperti Kutim.
“Kami ini masih muda sebagai daerah. Umur 26 tahun, tapi masih jauh dari kata mandiri. Kalau pusat memotong anggaran, seharusnya diikuti dengan bantuan pembangunan,” jelas Jimmi kepada awak media
Jimmi menjelaskan bahwa Kutim memiliki karakter geografis yang unik dan tantangan besar dalam konektivitas antarwilayah.
“Kalau mau ke Muara Bengkal saja, orang lebih memilih ke Samarinda karena aksesnya lebih baik. Ini artinya kita belum punya sistem infrastruktur yang memadai,” katanya.
Ia menegaskan, DPRD akan terus memperjuangkan keadilan fiskal untuk daerah yang memiliki julukan Tuah Bumi Untung Benua tersebut.
“Kalau pusat khawatir daerah tidak mampu mengelola dana besar, ya bantu dong bangun infrastrukturnya langsung. Jangan cuma dipangkas,” tegasnya.
Menurutnya, pemerintah pusat harus melihat potensi Kutim yang besar di sektor perkebunan dan energi.
“Antara Sangatta, Kaliorang, sampai Muara Bengkal itu ribuan hektare lahan produktif. Tapi kalau jalannya rusak, listrik belum merata, sinyal belum stabil, bagaimana investasi mau masuk?” ucapnya.
Ia juga menekankan bahwa pemangkasan TKD tidak boleh mematikan semangat pembangunan di daerah.
“Kalau pun ada efisiensi, jangan sampai pembangunan dasar jadi korban. Kutim butuh fasilitas dasar dulu, baru bicara kemandirian,” Tekannya.
Terakhir, Ketua DPRD itu mengingatkan bahwa pembangunan daerah harus berbasis pada keadilan anggaran.
“Kalau pusat mau melihat daerah berkembang, beri kami ruang untuk tumbuh. Jangan kurangi, tapi bimbing. Karena kalau fondasinya kuat, Kutim bukan hanya siap mandiri, tapi bisa jadi penopang ekonomi Kaltim,” pungkasnya. (TS/ADV)
