Kutai Timur — Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Jimmi, menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah harus bergerak cepat menyusul belum keluarnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang menjadi dasar pelaksanaan program fisik dan non-fisik.
Jimmi menyebut, apabila DPA terlambat, maka nantinya seluruh kegiatan pemerintah akan ikut tersendat, termasuk serapan anggaran yang saat ini baru mencapai 60 persen.
“Pemerintah janji DPA keluar hari Jumat. Tapi jangan menunggu. Persiapan harus dilakukan sejak sekarang supaya begitu turun langsung jalan,” tegas Jimmi kepada awak media.
Ia menjelaskan bahwa keterlambatan DPA sebagian besar disebabkan proses evaluasi yang dilakukan pemerintah provinsi terhadap seluruh kabupaten/kota di Kaltim.
“Bukan hanya Kutim, hampir semua daerah mengalami hal yang sama. Tapi tetap saja kita harus belajar dari tahun-tahun sebelumnya, jangan sampai jadi kebiasaan,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan DPA ini berulang hampir setiap tahun dan harus segera dibenahi secara sistemik.
“Kalau kita mau berubah, harus mulai dari disiplin waktu. Dua bulan tersisa ini sangat krusial untuk memastikan program jalan,” tuturnya.
Ia juga menekankan bahwa proyek-proyek berskala kecil atau tanpa lelang (penunjukan langsung) perlu diprioritaskan agar serapan bisa dikejar.
“Lebih baik kita fokus pada pekerjaan yang realistis, yang bisa selesai tahun ini. Jangan paksakan proyek besar kalau waktunya tidak cukup,” sambungnya.
Terakhir, pria kelahiran Sangatta itu memberikan sebuah pesan yang lugas namun reflektif bagi siapapun.
“Jangan jadikan akhir tahun sebagai alasan keterlambatan. Kalau kita kerja tepat waktu dari awal, tidak perlu lagi kejar-kejaran di ujung Desember. Kutim butuh manajemen waktu, bukan sekadar janji.” pungkasnya. (TS/ADV)
